Ilustrasi. (Thinkstock)Smartfren pesimistis pemerintah akan memberikan insentif untuk persiapan sistem blokir dan unbloking ponsel BM (black market) atau ilegal untuk mendukung aturan validasi IMEI.
Padahal operator harus mengeluarkan investasi lebih untuk pengadaan alat Equipment Identitiy Register (EIR) apabila aturan akan berlaku. Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan selama ini tidak pernah ada insentif dari pemerintah.
"Pernah ada insentif? Contohnya apa. Tuh tidak tahu jawabannya. Malah minta insentif, mimpi," ungkap Merza ditemui usai uji coba 5G di PT Smart, Tbk, Refinery di Marunda, Jakarta Utara, Senin (19/8).
Merza enggan mengatakan jumlah investasi yang harus dikeluarkan oleh Smartfren untuk pengadaan alat EIR. Pasalnya aturan IMEI belum berlaku, sehingga spesifikasi dan harga EIR belum diketahui Smartfren.
Untuk itu, ia mengatakan pihaknya tidak akan meminta insentif. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa investasi pengadaan Equipment Identity Registration (EIR) dan sistem blokir sangat besar.
"Kalau bicara ini (aturan IMEI) bukan duit kecil lah. Pasti ratusan miliar. Bagaimana kita bisa menghitung? Persyaratan dari pemerintahnya belum ada," imbuhnya.
Merza mengingatkan aturan IMEI tak hanya sekedar pemblokiran ponsel. Ia mengatakan perlindungan konsumen juga penting sebagai imbas pemblokiran ponsel.
Ia juga mengingatkan fungsi operator seluler dalam hal ini hanyalah memblokir ponsel. Operator tidak mengetahui apakah ponsel tersebut terhitung legal atau ilegal.
"Kami hanya tahu disuruh memblokir, kita blokir. Kalau tidak disuruh memblokir ya kita tidak tak blokir. Jangan kami yang mendapat tugas yang harus menganalisa memblokir atau tidak," ucapnya.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190820183836-213-423148/smartfren-insentif-investasi-halau-ponsel-bm-hanya-mimpi
